Terkait Suap Auditor BPK, Dua Pejabat Kemendes PDTT Segera Diadili

Terkait Suap Auditor BPK, Dua Pejabat Kemendes PDTT Segera Diadili
Jakarta - Mantan Irjen Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Sugito, bakal segera menjalani persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), setelah berkas perkaranya dinyatakan lengkap.

Bukan hanya Sugito, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), juga telah merampungkan berkas perkara tersangka Eselon III Kemendes PDTT, Jarot Budi Prabowo. Berkas perkara keduanya telah dilimpahkan dari tahap penyidikan ke tahap penuntutan.

"Tahap dua untuk perkara dugaan suap dengan tersangka SUG dan JBP, terkait perkara dugaan suap pemberian WTP Kemendes PDTT tahun anggaran 2016," kata Kabag Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (25/7/2017).

Sedangkan dua tersangka lainnya yang merupakan bekas auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Ali Sadli dan Rochmadi Sapto Giri, masa penahanannya diperpanjang selama 30 hari ke depan guna melengkapi berkas perkara penyidikannya.

"Terhadap tersangka A‎S dan RSG perpanjangan penahanan 30 hari ke depan, mulai hari ini sampai 24 agustus 2017," jelas Priharsa.

Sekadar informasi, KPK telah menetapkan empat orang tersangka pascaoperasi tangkap tangan (OTT) terkait kasus dugaan suap pemberian predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan Kemendes PDTT tahun 2016.

Empat orang tersangka tersebut, yakni Irjen Kemendes PDTT, Sugito; Eselon III Kemendes PDTT, Jarot Budi Prabowo; serta dua Auditor BPK RI, Rochmadi Sapto Giri dan Ali Sadli. Dalam hal ini, Sugito diduga menyuap Rochmadi Sapto dan Ali Sadli, lewat Jarot Budi Prabowo.

Total nilai suap yang diberikan Sugito kepada dua Auditor BPK berkisar hingga Rp240 juta. Suap tersebut diduga untuk memuluskan laporan keuangan Kemendes 2016 dengan memberikan predikat opini WTP dari BPK.

Atas perbuatannya, Sugito dan Jarot Budi Prabowo yang diduga sebagai pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) Huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) Huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan Rochmadi Sapto Giri dan Ali Sadli yang diduga sebagai penerima suap, disangkakan melanggar Pasal 12 Huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP‎.


-  OKEZONE  -
Sign out
Baca Juga ×
Diberdayakan oleh Blogger.